Ketertelusuran, Langkah Awal Demi Jamin Mutu dan Keamanan Sarang Burung Walet

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta — Serupa dengan ekspor bahan pangan lainnya, ekspor Edible Swallow Bird Nest (sarang burung walet yang dapat dimakan) wajib melampirkan aspek ketertelusuran (tracebility) 

Terbukanya pasar ekspor Edible Swallow Bird Nest (sarang burung walet yang dapat dimakan) atau populer disebut Sarang Burung Walet (SBW) , menjadi angin segar bagi peningkatan devisa tanah air. Sangat membanggakan, terbukti Indonesia adalah pemasok SBW terbesar di dunia, mencapai 78 persen kebutuhan pasar dunia, dengan nilai triliunan rupiah.

Kemampuan ekspor SBW Indonesia dalam skala besar juga harus diiringi dengan jaminan kualitas dan keamanan produk, sebab Indonesia adalah negara besar yang berdaulat dan bermartabat, sehingga pangan Indonesia harus aman dari cemaran berbagai kontaminan berbahaya yang dapat menyebarkan penyakit ke negara lain.

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Badan Karantina Pertanian,  Drh Wisnu Wasisa Putra, MP menyampaikan materi bertema “Pentingnya Menjaga Kualitas SBW Ekspor Indonesia” pada Kamis (24/6) dalam International Dissemination Conference (IDC)  secara virtual yang diselenggarakan oleh Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) Badan Karantina Pertanian.

Tema yang diusung dalam IDC yaitu “GraTiEks dan Potensi Pangsa Pasar Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia ke Amerika Serikat”.

“Tugas dan peran Barantan terkait Instrumen Perdagangan, yaitu melindungi kehidupan/kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan seperti yang tercantum dalam Sanitary and Phytosanitary (SPS)  World Trade Organization (WTO). Hal penting di sini adalah tentang ketertelusuran mulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan dan pemasaran,” kata Wisnu.

Ketertelusuran dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan serta keamanan pangan dan mutu pangan, maupun keamanan pakan dan mutu pakan. Ketertelusuran harus terdokumentasi, dan harus sesuai dengan peraturan perundangan.

Memenuhi persyaratan negara tujuan dan pemberlakuan persyaratan teknis Indonesia, pemerintah menerapkan ketertelusuran meliputi cara budidaya yang baik, cara penanganan pasca panen yang baik, cara pengolahan yang baik, cara distribusi yang baik dan penerapan program manajemen mutu.

“Ada perubahan Kebijakan Teknis Operasional Pengeluaran dan Pemasukan SBW, yaitu Permentan 26/2020 yang mencabut Permentan 41/2013,” ungkapnya.

Adapun ketentuannya adalah pemasukan atau pengeluaran SBW, hanya untuk SBW bersih dan olahan, jika SBW kotor maka ditolak. Dalam pemasukan SBW, terdapat pembaruan standar keamanan pangan, baik cemaran mikrobiologi, kadar nitrit dan kadar air. Khusus pengeluaran SBW, terdapat pengaturan sebagai barang bawaan penumpang dan keempat Registrasi Tempat Pemrosesan, pengajuan Instalasi Karantina Hewan melalui sistem APIKH.

Lebih lanjut Wisnu menjelaskan, SBW yang kotor akan ditolak sebagai komoditas ekspor, sebab beresiko terhadap keamanan pangan, berpotensi ditemukan HPHK dan residu pada sarang walet Indonesia di negara tujuan.

Selain itu ketersediaan bahan baku, kurangnya bahan baku untuk industri dalam negeri. Tidak adanya nilai tambah untuk Indonesia juga menjadi pertimbangan ditolaknya SBW kotor.

“Nilai tambah berupa penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Ancaman lain adalah kelestarian hayati, mengancam kelestarian sumber daya alam akibat pemanenan tanpa memperhitungkan siklus hidup burung walet, ” tambahnya.