BPS Periksa Kinerja Pelayanan Karantina Uji Terap

Bekasi (2/09). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sudah menjadi tuntutan wajib bagi setiap institusi pemerintah. Tak terkecuali Karantina Pertanian Uji Terap sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian. Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) di Karantina Pertanian Uji Terap. Kegiatan ini dilakukan oleh tim BPS yaitu Priyono, Elmi Sukmawati, dan Anis Ichwan. Survei yang dilakukan meliputi perhitungan indeks tingkat anti korupsi, indeks kualitas pelayanan publik, dan perbandingan hasil survei dengan instansi lainnya.

Pada pertemuan awal dengan manajemen Karantina Uji Terap, Ketua Tim BPS menjelaskan bahwa target responden survei tersebut adalah pelanggan atau pengguna fasilitas dan layanan Karantina Uji Terap baik internal maupun eksternal.

“Metode pelaksanaan survei dilakukan dengan wawancara langsung (On the spot), wawancara via telepon (Customer List), dan kombinasi kedua metode tersebut. Penilaian akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 2 s/d 4 September 2019, dan akan melibatkan sekurang-kurangnya 30 responden,” ujar Priyono selaku Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, BPS.

Tujuan akhir pelaksanaan survei ini adalah diperoleh rekomendasi yang akan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sebagai dasar penetapan zona integritas.

Wawan Sutian selaku Kepala Karantina Pertanian Uji Terap menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk dilakukan audit, dan akan menyiapkan semua keperluan untuk pemenuhan survei ini.

Selamat dan sukses Karantina Pertanian Uji Terap!